Batang - Pendangkalan muara sungai di Kabupaten Batang, berdampak serius terhadap aktivitas nelayan. Kondisi tersebut membuat kapal nelayan kesulitan keluar-masuk pelabuhan, bahkan sebagian tidak bisa bergerak sama sekali.

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah Muslichah mengatakan, bahwa pada tahun ini telah dialokasikan anggaran sekitar Rp50 juta untuk pengerukan muara melalui Pelabuhan Klidang Lor. Anggaran tersebut digunakan untuk biaya operasional awal.

“Melalui Pelabuhan Klidang Lor, ada anggaran pengerukan tahun ini sekitar Rp50 juta untuk biaya operasional,” katanya saat ditemui di Pelabuhan Batang, Kabupaten Batang, Jumat (6/2/2026).

Untuk solusi jangka panjang, pihaknya tengah mengupayakan pembangunan kolam pelabuhan baru dengan memanfaatkan lahan eks Kali Sambong. Namun, rencana tersebut masih dalam tahap pengusulan dan negosiasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“Kami mencoba negosiasi dengan BBWS. Lahan itu rencananya bisa dikeruk menjadi kolam baru untuk kapal-kapal, tetapi masih dalam proses,” jelasnya.

Akibat pendangkalan muara, sebagian nelayan terpaksa melakukan bongkar muat di dermaga luar. Bahkan, ada kapal yang sementara menggunakan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Batang yang merupakan pelabuhan niaga.

“Masih bongkar di situ, tapi karena tidak semuanya bisa lewat muara, sebagian menggunakan pelabuhan niaga PPP Batang,” ungkapnya.

Namun demikian, tidak ada bantuan transportasi tambahan bagi nelayan yang harus memindahkan hasil tangkapan dari pelabuhan niaga ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kalau untuk transportasi belum ada bantuan, karena memang tidak ada anggarannya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Seluruh Nelayan Indonesia (HSNI) Batang Teguh Tarmojo menyebutkan, bahwa lebih dari 10.000 nelayan terdampak akibat pendangkalan muara sungai tersebut, baik pengguna kapal kecil, sedang, hingga besar.

Menurut Teguh, kondisi ini memaksa nelayan melakukan bongkar muat di dermaga luar, sehingga memicu biaya tambahan yang cukup besar.

“Biaya operasional bisa naik sekitar 10 persen. Untuk sekali bongkar muat, tambahan biayanya bisa sampai sekitar Rp10 juta karena sistemnya jadi dua kali kerja,” terangnya.

Ia berharap, pemerintah daerah bersama dinas terkait dapat mengintensifkan pengerukan alur sungai agar aktivitas nelayan kembali normal dan tidak terus merugikan para pelaku usaha perikanan di Batang.

“Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di kawasan Sengkandu. Dengan adanya PPN tersebut, diharapkan kepadatan aktivitas kapal dapat terpecah dan tidak terpusat di satu lokasi saja. Kalau PPN bisa terealisasi, kesibukan kapal bisa terbagi dan tidak menumpuk di satu muara,” pungkasnya.