*Oleh Ghazi

"Mereka akan di pimpin konvoi oleh menteri aktif yang baru saja mengucapkan sumpah di Istana. Jika itu yang di sebut kemenangan gerakan, maka kita perlu mendefinisikan ulang apa artinya kalah"

Opini - Setahun belakangan, jalanan tidak pernah benar-benar sepi. Ada yang berteriak saat korupsi Pertamina terbongkar. Ada yang berdiri di depan gedung DPR saat RUU TNI dipaksakan. Ada yang menahan lapar di trotoar saat PPN naik dan upah tidak ikut naik. Mereka ada dan wajah-wajah itu nyata, suara-suara itu nyata. Hanya saja, tidak banyak kamera yang mengarah ke sana.

Belum lama ini, kita disuguhkan lagi oleh pemimpin negara kita, secangkir kopi pahit tanpa gula, bukan kopi untuk memulai hari menjalani rutinitas dengan semangat, tapi untuk berhenti dan berpikir keras sejenak, tentang ‘ _reshuffle_ kabinet’ Prabowo-Gibran, dengan dipilihnya beberapa nama calon kabinet berlatar belakang aktivis mahasiswa yang selalu mengawal aspirasi masyarakat di jalan. Apakah ini inklusivitas pemerintah terhadap aktivis dan buruh yang selalu turun ke jalan? ataukah ini adalah _gesture_ simbolik untuk memecah solidaritas gerakan demonstrasi?

Dulu, ada foto-foto yang disimpan dalam memori kolektif bangsa kita, foto anak muda yang kepalanya berdarah akibat dipukul aparat, foto mahasiswa yang berdiri tegap di gedung MPR, foto aktivis buruh yang berorasi menggaungkan hak-hak para pekerja, bahkan rela untuk di penjara demi membela hak-hak yang diekploitasi. Ingatan-ingatan itu masih kita kenal, tapi entah di mana mereka saat ini, bukan diculik, bukan dipenjara lagi. Kali ini, mereka datang ke istana bukan untuk demonstrasi, melainkan datang dengan jas bersih dan dasi rapi untuk mengucapkan sumpah. bukan berarti mereka salah, tapi sebenarnya apa yang terjadi dengan gerakan yang pernah mereka wakili? Pola sistemik seperti ini terus berulang, sering di gunakan di setiap siklus kekuasaan Indonesia pasca-Orde Baru.

Lebih lanjut, hal ini menurut Bourdieu merupakan ‘modal simbolik yang dikonversi’, reputasi pejuang rakyat yang selama ini merupakan modal simbolik perlawanan, di konversi menjadi modal politik kepentingan pemerintah. Negara ‘membeli’ modal simbolik aktivis tanpa membeli ideologinya, hasilnya adalah sosok figur yang legitim di mata massa, namun terikat oleh logika birokrasi dan hierarki kekuasaan. Sosoknya bukan lagi sebagai pihak bagian dari perlawanan massa, tapi sebaliknya, dia sudah menjadi bagian bidak-bidak catur kekuasaan politik. Lebih dari itu, dinasti kekuasaan yang matang biasanya, tidak lagi membutuhkan penjara untuk membungkam kritik, tidak lagi menggunakan kekerasan untuk menjinakkan lawan—cukup merangkulnya, berikan saja jabatan. Gramsci menyebut ini sebagai kerja hegemoni melalui _consent_ — persetujuan yang di produksi hingga terasa ‘alami’. 

Tatkala pemimpin gerakan sudah dilantik menjadi menteri, negara tidak sekedar mendapatkan satu individu, melainkan meminjam ‘legitimasi simbolik’ yang telah di bangun puluhan tahun dari akar rumput, dan menjadikannya ornamen kekuasaan. 

Yang paling berbahaya dari mekanisme ini, tidak ada yang bisa dituduh. Aktivis itu tidak bersalah karena menerima jabatan. Negara tidak salah karena menawarkan jabatan itu, namun ujungnya tetap sama, suara yang sebelumnya berada diluar daripada sistem itu yang berfungsi sebagai checks n’ balances, kini menjadi suara sistem itu sendiri. Juga hal ini menjadi amunisi efektif untuk membungkam naluri kritis massa, mengubah perlawanan menjadi apa yang Marcuse sebut sebagai ‘toleransi represif’.

Kita seringkali berdiskusi dan berdebat persoalan kooptasi sebagai persoalan moralitas pribadi individu semata, pertanyaan seperti “apakah aktivis saat ini masih idealis atau sudah pandai menjilat kaki-kaki penguasa?” sering kali kita ributkan perdebatan itu, namun pertanyaan itu menyesatkan, ia mengalihkan perhatian dari pertanyaan yang lebih urgen dalam dunia gerakan yaitu “mengapa gerakan kita selalu rentan terhadap kooptasi?”, Jawabannya teletak pada dua kelemahan struktural dalam dunia gerakan pada umumnya; _Pertama_ , personalisme yang berlebihan, gerakan kita selalu bergantung pada figur karismatik tunggal, akibatnya, gerakan akan rentan di kooptasi dengan mengendalikan sosok figur itu saja, sehingga gerakan langsung kehilangan orientasinya. _Kedua_ , lemahnya konstitusi gerakan, tanpa landasan ideologis gerakan yang kokoh dan independen dari individu, dampaknya, setiap pergantian pemimpin akan membuka pintu negosiasi ulang dengan kekuasaan. Gerakan menjadi _negosiable_ — dan itu merupakan hal yang di inginkan oleh sistem.

Melirik kembali ' _reshuffle_ kabinet' Prabowo-Gibran, masuknya beberapa calon kabinet baru yang merupakan aktivis, banyak yang mengaitkan penunjukan sosok yang sebelumnya memimpin salah satu federasi buruh terbesar di Indonesia dengan agenda untuk meredam massa, tujuannya untuk meredam potensi aksi demonstrasi menjelang May Day nanti, dimana biasanya berbagai elemen buruh menyuarakan tuntutan seperti kenaikan upah minimum, perbaikan kondisi kerja, hingga revisi UU Ketenagakerjaan. 

‘Empat hari’, jarak antara pelantikan kabinet baru ini menjelang peringatan hari May Day, dalam kalender politik itu bukan kebetulan semata, rentang waktu yang sangat dekat, seolah ada pesan yang tersirat mengatakan kepada gerakan buruh “pemimpin kalian kini ada di pihak kami, kalian mau lawan siapa?” dan mengatakan pada publik “lihat, kami pemerintah pro terhadap buruh” ini merupakan suatu bentuk hegemoni yang jelas bagi basis gerakan yang bisa kita baca dengan mata telanjang.

Namun pada akhirnya, yang perlu di tanyai pertama-tama bukan kita tujukan kepada kepada calon kabinet ini, atau kepada pemerintah yang punya segala cara licik untuk mengelabuhi rakyatnya. Tapi pertanyaan yang harus lebih dulu kita tujukan adalah kepada diri kita masing-masing, kepada basis gerakan kita yang selalu dibanggakan, untuk menyatukan simpul dan fondasi gerakan yang organik, agar bisa menumpas segala bentuk penindasan yang ada di negeri tercinta ini.

Setiap hari May Day, ratusan ribu para buruh, para ojol, para pejuang rupiah, para jiwa-jiwa yang bangun sebelum matahari terbit dan pulang saat gelap, yang menukar keringat dengan harapan, menahan lapar demi keluarga, menepikan lelah demi negeri ini tetap berjalan. Mereka terus masih membawa tuntutan yang sama, upah layak bagi buruh dan ojol, hapus _oustsourcing_ , tolak PHK massal, dan janji manis 19 ribu lapangan pekerjaan.

Tapi yang unik di tahun ini, mereka akan di pimpin konvoi oleh menteri aktif yang baru saja mengucapkan sumpah di Istana. Jika itu yang di sebut kemenangan gerakan, maka kita perlu mendefinisikan ulang apa artinya kalah.

Selama masih ada yang lapar di negeri yang kaya, selama masih ada yang bekerja tanpa dipenuhi haknya, selama upah masih kalah dari harga bahan pokok, maka jalanan belum boleh sepi. Selamat Hari Buruh!