Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI bersama Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry/DAFF) Australia memperkuat kerja sama dalam jaminan mutu ikan.

Seperti diketahui, Australia memiliki standar mutu dan keamanan pangan (food safety) yang tinggi, disaat yang bersamaan, Indonesia adalah salah satu negara eksportir terbanyak komoditas perikanan ke negeri Kanguru itu.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP, Ishartini menyebut pihaknya telah bertemu dengan Australia membahas berbagai peluang kerja sama strategis bidang kelautan dan perikanan, di antaranya komitmen bersama penguatan jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan dua negara.

Setidaknya, terdapat lebih dari 2.000 jenis produk kelautan dan perikanan Indonesia yang dikirim ke Australia, dan jumlahnya diproyeksi bakal terus naik.

“Kita ingin supaya mutu dan keamanannya tetap terjaga sehingga lebih banyak lagi produk bisa masuk pasar Australia,” kata Ishartini dalam keterangannya, Senin, 4 Agustus 2025.

Ia menegaskan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sudah bertemu dengan Julie Collins, Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Australia di Jakarta pada Jumat, 31 Juli 2025.

Sebagai lembaga penjamin kualitas produk kelautan dan perikanan hulu-hilir, Badan Mutu KKP saat ini konsentrasi mengawal keberterimaan ekspor ke Australia. Setidaknya, produk yang masuk ke negara itu melalui sembilan sertifikasi perikanan.

"Pada pertemuan tersebut, dua instansi menyepakati pernyataan bersama untuk memperkuat kerja sama jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui berbagai kegiatan," tutur Ishartini.

Ishartini menekankan bahwa poin utama pernyataan bersama antara KKP dan DAFF Australia adalah adanya kesepahaman kedua pihak untuk mengadakan penguatan hubungan bilateral bidang kelautan dan perikanan melalui kerjasama jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan perikanan.

Hal penting lainnya adalah pengakuan bersama kedua institusi (KKP dan DAFF Australia) sebagai otoritas kompeten di masing - masing negara.