Merauke – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) berpartisipasi dalam kegiatan Public Information Campaign (PIC) Pencegahan Penangkapan Ikan Tanpa Izin di Negara Lain yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Pemerintah Australia melalui Australian Fisheries Management Authority (AFMA).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman nelayan mengenai risiko penangkapan ikan tanpa izin di wilayah negara lain, khususnya Australia dan Papua Nugini, serta mendorong kepatuhan terhadap ketentuan hukum, keselamatan pelayaran, dan pelindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menghadapi permasalahan di luar negeri.

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika Kemenko Polkam, Marsma TNI Parimeng, menegaskan bahwa upaya pencegahan harus sejalan penegakan hukum dan memerlukan penguatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

“Kegiatan ini menjadi sarana penting untuk meningkatkan kesadaran nelayan mengenai risiko melintas batas, mekanisme pelindungan WNI, serta ancaman kejahatan lintas negara. Sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat melalui sosialisasi berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir, dan koordinasi penanganan nelayan pelintas batas,” ujar Parimeng.

Kegiatan PIC di Merauke diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat nelayan sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mencegah penangkapan ikan tanpa izin di wilayah negara lain. Melalui sinergi tersebut, pemerintah berkomitmen meningkatkan pelindungan bagi nelayan Indonesia, menjaga keamanan kawasan perbatasan, serta mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Kegiatan diakhiri dengan kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) serta edukasi kepada anak-anak komunitas nelayan di Desa Samkai Kabupataen Merauke. Melalui kegiatan ini, Kemenko Polkam menegaskan komitmennya dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna melindungi nelayan Indonesia, meningkatkan kesadaran hukum, serta menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan nasional.