"Pemerintah berupaya menahan gejolak PPN dengan program makan bergizi gratis," kata Hendri di Jakarta, Sabtu, (28/12/2024) dilansir ANTARA.

Kebijakan tersebut dianggap menyerupai langkah era Soeharto yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Rencana penerapan pajak sebesar 12 persen pada 2025 juga bertepatan dengan program makan bergizi gratis yang sedang disiapkan pemerintah.

"Jadi di satu sisi 12 persen itu akan berlaku di 2025, prediksinya demikian dan kemudian juga dibarengi dengan makan bergizi gratis," ujar fia.

Hendri menilai, misteri pembiayaan program makan bergizi gratis memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Jika benar proyek tersebut dibiayai oleh Tiongkok, masyarakat wajar mempertanyakan dampaknya. 

"Bila Tiongkok memberikan atau membiayai program makan siang bergizi gratis, nah masyarakat pasti bertanya apa yang didapat Tiongkok dari kita, atau apa yang didapat dari kita, nah itu masih kita tunggu jawabannya," ungkap dia.

Atas alasan itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk merinci secara transparan anggaran program makan bergizi gratis. Menurut Hendri, transparansi penting agar program tersebut terukur dan terstruktur.