MAKASSAR — Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Makassar Sanctus Albertus Magnus menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa, 10 November 2026. Dalam aksi bertema “Sadarkan Prabowo Gibran, Selamatkan Rakyat”, PMKRI membawa enam tuntutan terkait koperasi, keamanan pangan, lahan garapan petani, kebakaran hutan dan lahan, keamanan warga Makassar, serta pembenahan internal Polri.

“Kami meminta DPRD Sulsel menghadirkan instansi yang berwenang dalam Rapat Dengar Pendapat. Setiap instansi perlu membawa data, menjelaskan tindakan yang sudah diambil, dan menyampaikan kapan warga bisa melihat perbaikannya,” ujar Michael Angelo Tandiayuk Ketua Presidium PMKRI Cabang Makassar.

Pada isu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, PMKRI meminta pemerintah membuka data operasional per kabupaten dan kota serta mengaudit penggunaan anggaran dan serah terima aset. Tuntutan itu merujuk keterangan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel pada 24 Oktober 2026 bahwa 3.059 koperasi telah memiliki legalitas dan 110 beroperasi.

Dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, PMKRI meminta Badan Gizi Nasional membuka data sertifikasi dapur dan cakupan penerima serta menindaklanjuti insiden di Tana Toraja. Dinas Kesehatan setempat mencatat 196 orang ditangani hingga 9 September 2026 dalam kasus dugaan keracunan terkait MBG. Dinas kemudian menyampaikan hasil uji yang menemukan cemaran E. coli pada sampel ayam bumbu kuning.

PMKRI juga mendesak pemerintah dan TNI menjelaskan dasar pemilihan lokasi pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di Bontolojong, Kabupaten Bantaeng. Menyusul laporan LBH Makassar mengenai upaya pematokan pada 3 November 2026, PMKRI meminta pekerjaan fisik pada bidang yang disengketakan dihentikan sementara sampai status dan batas lahan diperiksa bersama petani dan instansi terkait.

Untuk kebakaran hutan dan lahan, PMKRI meminta Pemprov Sulsel dan BPBD membuka peta kerawanan, memperkuat kesiapan petugas di medan sulit, serta menetapkan langkah pemulihan bagi warga. BNPB mencatat sekitar enam hektare perkebunan warga di Buntu Kamiri, Kabupaten Luwu, terdampak kebakaran pada 7 November 2026.

Di Makassar, PMKRI mendesak Kapolda Sulsel dan Kapolrestabes Makassar memberantas tawuran, perkelahian antarkelompok, dan kekerasan geng motor. PMKRI menyoroti bentrokan di Jalan Kakatua II, Mamajang, pada 4 November 2026 yang menewaskan seorang warga dan melukai Kapolsek Mamajang.

“Warga di lokasi yang berulang kali mengalami bentrokan berhak tahu langkah pencegahan apa yang sudah diambil. Kami mendesak Kapolda dan Kapolrestabes memperkuat patroli di titik rawan, segera merespons laporan warga, dan menindak tegas para pelaku sesuai hukum,” kata Alsiana Duri Jenderal Lapangan aksi.

PMKRI turut mendukung pembenahan internal Polri, khususnya pengusutan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pada 5 November 2026, Polri menyampaikan bahwa perkara itu telah melibatkan empat tersangka dan Kapolri Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus. PMKRI mendukung pemeriksaan rantai perintah, audit penggunaan alat sadap, dan perlindungan saksi, serta meminta setiap personel yang terbukti menyalahgunakan kewenangan ditindak sesuai hukum tanpa pandang pangkat atau jabatan.

“Setelah aksi ini, kami akan mengawal keenam tuntutan. Kami meminta setiap jawaban dicatat dalam risalah dengan dokumen pendukung, penanggung jawab, dan tanggal tindak lanjut. Untuk isu yang menjadi kewenangan pusat, kami meminta DPRD menyampaikan kepada siapa tuntutan diteruskan dan kapan suratnya dikirim,” ujar Hendrik Uki Koordinator Lapangan aksi.