Makassar - Menjelang kunjungan Menteri Agama Republik Indonesia ke UIN Alauddin Makassar, mantan Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Alauddin Makassar, Andi Massakili, yang kini merupakan Fungsionaris BADKO HMI Sulawesi Selatan, menilai bahwa momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, termasuk melalui evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Rumah Sakit Pendidikan UIN Alauddin Makassar.

Menurut Andi Massakili, keberadaan Rumah Sakit Pendidikan UIN Alauddin Makassar merupakan kebanggaan sekaligus aset strategis dalam mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan tenaga kesehatan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, seluruh tata kelola rumah sakit harus dibangun di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan integritas.

"Rumah sakit pendidikan bukan hanya tempat memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga ruang pembentukan etika, profesionalisme, dan integritas bagi calon tenaga kesehatan. Karena itu, tata kelola SDM harus menjadi perhatian serius sejak awal operasional rumah sakit," ujar Andi Massakili.

Belakangan ini berkembang informasi di tengah masyarakat mengenai proses rekrutmen tenaga non-ASN di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan UIN Alauddin Makassar. Informasi yang diterima publik sejauh ini hanya berupa pengumuman pembukaan rekrutmen melalui media sosial. Sementara itu, informasi mengenai jumlah formasi, jumlah pelamar, tahapan seleksi, metode penilaian, hasil seleksi, maupun mekanisme penetapan peserta yang dinyatakan lulus belum diketahui secara luas oleh masyarakat.

"Kami tidak menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses rekrutmen tersebut. Namun, minimnya keterbukaan informasi merupakan persoalan tata kelola yang perlu mendapat perhatian. Transparansi merupakan bagian penting dari akuntabilitas sebuah institusi publik. Ketika proses rekrutmen tidak disampaikan secara terbuka, maka ruang spekulasi akan semakin besar dan kepercayaan publik berpotensi menurun," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa sebagai institusi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, UIN Alauddin Makassar memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh penerapan tata kelola yang baik (good governance). Prinsip transparansi dalam pengelolaan SDM bukan hanya mencerminkan kepatuhan terhadap administrasi, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap sistem yang adil dan berbasis kompetensi (merit system).

Oleh karena itu, Andi Massakili mendesak Kementerian Agama Republik Indonesia agar menjadikan kunjungan Menteri Agama ke UIN Alauddin Makassar sebagai momentum untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola kelembagaan Rumah Sakit Pendidikan, khususnya dalam aspek pengelolaan SDM. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa setiap proses rekrutmen telah berjalan sesuai ketentuan, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Kami meminta Kementerian Agama melalui mekanisme pengawasan internal melakukan audit tata kelola SDM, khususnya terhadap proses rekrutmen tenaga non-ASN. Audit tersebut penting bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan bahwa seluruh tahapan telah berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai prinsip merit system. Jika semua telah dilaksanakan dengan benar, maka audit justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit Pendidikan UIN Alauddin Makassar," katanya.

Selain itu, ia juga meminta manajemen Rumah Sakit Pendidikan UIN Alauddin Makassar agar membuka informasi kepada publik mengenai kebutuhan formasi, mekanisme seleksi, indikator penilaian, tim pelaksana seleksi, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan selama proses rekrutmen berlangsung. Keterbukaan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus upaya membangun kepercayaan terhadap institusi.

Menurutnya, rumah sakit pendidikan yang unggul tidak hanya diukur dari kelengkapan fasilitas, teknologi kesehatan, maupun kualitas pelayanan medis. Lebih dari itu, kualitas sebuah rumah sakit pendidikan ditentukan oleh integritas tata kelola kelembagaannya. Sistem rekrutmen yang transparan, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan merupakan fondasi utama dalam membangun institusi yang kredibel.

"Momentum kunjungan Menteri Agama hendaknya tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat sistem tata kelola di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Penguatan good governance harus dimulai dari aspek yang paling mendasar, yaitu tata kelola sumber daya manusia. Institusi yang besar adalah institusi yang berani membuka diri terhadap evaluasi, pengawasan, dan perbaikan demi menjaga kepercayaan publik," tutup Andi Massakili.