Ternate - Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar menghadiri rapat zoom meeting terkait pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang berlangsung di Kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara pada Kamis (12/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Wali Kota memaparkan kondisi wilayah kepulauan di Kota Ternate yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, terutama pada kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah pulau terluar.

Wakil Wali Kota menjelaskan bahwa terdapat tiga kecamatan di wilayah pulau yang menjadi kawasan dengan dominasi aktivitas nelayan.

“Ada juga bahwa di Kota Ternate ini ada tiga kecamatan yang berada di wilayah pulau, yaitu Kecamatan Moti, Kecamatan Batang Dua, dan Pulau Hiri. Rata-rata tiga kecamatan ini memang sebagian besar profesi masyarakatnya adalah nelayan,” sebut Wakil Wali Kota.

Wakil Wali Kota juga menjelaskan bahwa wilayah kepulauan tersebut terdiri dari beberapa pulau dengan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah Pulau Mayau yang memiliki beberapa kelurahan serta Pulau Tifure yang juga memiliki kelurahan dengan masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor perikanan.

“Yang berada di Kecamatan Batang Dua ada dua pulau, yaitu Pulau Mayau dan Pulau Tifure. Pulau Mayau terdiri dari beberapa kelurahan dan Pulau Tifure juga memiliki kelurahan. Hampir 90 persen potensi masyarakatnya adalah nelayan, dan potensi perikanan di Kecamatan Batang Dua sangat besar karena hasil tangkapan yang mereka bawa cukup luar biasa,” jelasnya.

Wakil Wali Kota menambahkan bahwa hasil tangkapan nelayan dari wilayah tersebut cukup melimpah dan menjadi salah satu potensi ekonomi penting bagi masyarakat pesisir di Kota Ternate.

Namun demikian, Wakil Wali Kota juga menyoroti sejumlah kendala yang masih dihadapi para nelayan, terutama terkait akses dan regulasi dalam memperoleh bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk kegiatan melaut.

“Bukan tidak ada bahan bakarnya, tetapi kadang-kadang regulasi atau aturan itu yang sangat memberatkan nelayan,” katanya.

Wakil Wali Kota mencontohkan, nelayan yang berada di wilayah pulau sering mengalami kesulitan dalam memperoleh rekomendasi untuk pengisian BBM subsidi karena lokasi SPBU yang jauh dari wilayah tempat tinggal mereka.

“Kalau SPBU itu berada di Bacan sementara nelayan itu berada di Obi atau di wilayah lain, mereka harus mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu,” ujarnya.

Wakil Wali Kota juga mengingatkan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, BBM subsidi hanya dapat digunakan oleh nelayan dengan armada di bawah 30 gross ton (GT). Sementara di lapangan terdapat juga kapal nelayan dengan ukuran di atas 30 GT yang turut mengalami kesulitan dalam memperoleh BBM.

“Dalam undang-undang menyatakan yang berhak menggunakan BBM solar subsidi adalah nelayan yang memiliki armada tangkap di bawah 30 GT. Namun ada juga para pemilik kapal yang sudah di atas 30 GT sehingga mereka mengalami kesulitan,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota menilai kondisi geografis wilayah Maluku Utara yang terdiri dari banyak pulau juga menjadi tantangan tersendiri dalam sistem distribusi BBM bagi nelayan.

“Negara kita di Maluku Utara ini bukan satu mil atau dua mil saja. Nelayan dari Kota Ternate bisa saja melaut sampai Halmahera Selatan, bahkan sampai Halmahera Utara dan Morotai,” katanya.

Meski demikian, Wakil Wali Kota mengapresiasi keberadaan SPBU Nelayan yang sudah dibangun di beberapa wilayah pulau seperti Moti, Hiri, dan Batang Dua yang dinilai sangat membantu aktivitas nelayan.

“Alhamdulillah di Batang Dua, Moti dan Hiri sudah ada SPBU nelayan. Ini sangat membantu masyarakat nelayan di pulau,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota juga menyampaikan bahwa pada tahun ini program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih akan dilaksanakan di tiga lokasi di Kota Ternate.

“Perlu saya sampaikan bahwa untuk program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahun ini sudah dalam proses pelaksanaan di tiga titik, yaitu di Rua, Kastela, dan Pulau Hiri,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan tiga kampung nelayan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi pengembangan sektor perikanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kota Ternate.

“Dengan pembangunan tiga kampung nelayan ini tentu akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perikanan kita, khususnya bagi masyarakat pesisir di Kota Ternate,” pungkasnya.