Makassar — Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional, Aliansi Ekonomi Satu yang terdiri dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan terhadap carut-marutnya kebijakan pendidikan di Indonesia.  

Mengusung tema “Prioritaskan Pendidikan di Indonesia”, aksi yang dipusatkan di Pertigaan Pettarani dengan titik kumpul di Taman Multimedia ini menjadi wujud nyata kemarahan sekaligus kepedulian mahasiswa terhadap kondisi pendidikan nasional yang kian memprihatinkan.  

Aliansi Ekonomi Satu menilai bahwa negara hingga hari ini belum menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Ketimpangan akses masih terjadi secara masif, kesejahteraan tenaga pendidik terus diabaikan, program-program pendidikan cenderung bersifat simbolik, serta pengelolaan anggaran pendidikan tidak transparan dan jauh dari kata optimal.  

Situasi ini menunjukkan adanya kegagalan serius dalam menghadirkan sistem pendidikan yang adil dan berkelanjutan. Pendidikan justru semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial dan berpotensi memperlebar kesenjangan di tengah masyarakat.  

Sebagai bentuk sikap tegas, Aliansi Ekonomi Satu menyatakan:  

1. Menuntut pemerataan bantuan biaya pendidikan tanpa diskriminasi, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar warga negara.  

2. Mendesak peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik secara menyeluruh dan berkeadilan, karena tidak ada pendidikan berkualitas tanpa pendidik yang sejahtera.  

3. Menuntut evaluasi total terhadap program sekolah rakyat yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan pendidikan.  

4. Mendesak pengembalian dan optimalisasi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi, serta menolak segala bentuk pengalihan anggaran yang merugikan sektor pendidikan.  

Aliansi Ekonomi Satu menegaskan bahwa pembiaran terhadap krisis pendidikan adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan bangsa. Negara tidak boleh terus abai. Pendidikan bukan sekadar slogan, melainkan hak fundamental yang wajib dipenuhi secara nyata dan berkeadilan.  

Aksi ini bukan sekadar seremonial, tetapi peringatan keras bagi pemerintah untuk segera melakukan perubahan konkret. Jika tidak, maka gelombang kritik dan perlawanan mahasiswa akan terus menguat.