Jakarta — Dalam momentum Hari Nelayan Nasional yang diperingati setiap 6 April dengan tema “Pangan Biru dan Nelayan Kuat, Indonesia Berdaulat”, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono, menyampaikan apresiasi sekaligus seruan kuat kepada pemerintah untuk lebih serius dalam melindungi dan memberdayakan nelayan Indonesia sebagai pilar ketahanan pangan dan ekonomi maritim nasional.

Tema tersebut, menurut Riyono, menegaskan pentingnya peran sektor kelautan sebagai sumber pangan biru yang berkelanjutan, sekaligus menempatkan nelayan sebagai aktor utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia berbasis laut.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah nelayan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 3,2 juta orang, yang sebagian besar merupakan nelayan kecil dan tradisional. Sementara itu, sektor kelautan dan perikanan yang di dalamnya termasuk aktivitas nelayan memberikan kontribusi sekitar 2,6–2,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2025. Adapun pada tahun 2025, Indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada di angka 103,86, meningkat dari tahun 2024 namun masih di bawah capaian tahun-tahun sebelumnya.

Riyono menegaskan bahwa nelayan memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan protein bagi masyarakat sekaligus menjadi garda depan dalam pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan.

“Hari Nelayan Nasional ini harus menjadi momentum refleksi bagi kita semua. Nelayan bukan sekadar profesi, tetapi penjaga kedaulatan pangan laut kita. Dalam konteks pangan biru, peran nelayan semakin vital sebagai penyedia sumber gizi yang sehat dan berkelanjutan bagi bangsa. Negara wajib hadir memberikan perlindungan, kepastian usaha, dan peningkatan kesejahteraan bagi mereka,” ujar Riyono.

Namun demikian, ia menyoroti bahwa masih banyak nelayan yang menghadapi berbagai tantangan mulai dari akses permodalan, fluktuasi harga hasil tangkapan, hingga ancaman perubahan iklim dan praktik illegal fishing yang merugikan.

Sebagai Ketua Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan DPP PKS, Riyono juga mendorong adanya kebijakan yang berpihak pada nelayan kecil, termasuk kemudahan akses terhadap bahan bakar, subsidi alat tangkap ramah lingkungan, serta penguatan koperasi nelayan agar memiliki posisi tawar yang lebih baik di pasar.

Ia menilai, penguatan sektor pangan biru harus dibarengi dengan modernisasi perikanan yang inklusif.

“Modernisasi sektor perikanan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan. Mulai dari pelatihan teknologi tangkap, pengolahan hasil laut, hingga digitalisasi pemasaran, semuanya penting agar nelayan kita kuat, mandiri, dan mampu bersaing,” tegasnya.

Selain itu, Riyono juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi nelayan, seperti jaminan asuransi kecelakaan kerja, perlindungan saat cuaca ekstrem, serta kepastian hukum dalam wilayah tangkap.

Menurutnya, keberpihakan kebijakan terhadap nelayan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

“Nelayan kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dengan nelayan yang kuat dan ekosistem pangan biru yang terbangun dengan baik, saya yakin Indonesia bisa semakin berdaulat secara pangan dan ekonomi maritim,” tutup Riyono.

Momentum Hari Nelayan Nasional ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan Indonesia secara berkelanjutan.