Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperkuat sektor kelautan melalui pembangunan desa-desa nelayan secara terintegrasi di seluruh Indonesia. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan sebagai bagian dari target besar 5.000 desa nelayan hingga 2029.

Komitmen tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Dalam pidatonya, Presiden menyoroti kondisi nelayan yang selama ini belum mendapatkan perhatian optimal. Ia menyebut banyak desa nelayan belum memiliki fasilitas dasar seperti pabrik es, akses bahan bakar, hingga kemudahan distribusi hasil tangkapan ke pasar.

“Selama Republik Indonesia berdiri, belum pernah disentuh oleh pemerintah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita belum pernah dapat perhatian. Mereka kadang-kadang tidak bisa punya es, tidak ada pabrik es di desa mereka, mereka sulit dapat solar, mereka sulit untuk dapat akses ke pasar. Ini kita ubah,” ujar Presiden.

Untuk itu, setiap desa nelayan akan dilengkapi pabrik es, cold storage, dermaga, kapal, serta kendaraan operasional guna memastikan rantai distribusi berjalan efisien. Presiden menegaskan program ini bukan bantuan cuma-cuma, melainkan dikelola melalui skema koperasi.

“Ini semua bukan handout, bukan kita bagi-bagi ini, kita organisasi dalam koperasi, semua pengeluaran mereka akan bayar kembali ke bank-bank dan ke pemerintah,” jelasnya.

Presiden memastikan nelayan akan mendapatkan kelonggaran dalam pengembalian investasi agar tidak memberatkan. Skema pembiayaan disiapkan dengan tenor lebih dari 10 tahun, bahkan hingga 11–12 tahun, sebagai bentuk keadilan akses pembiayaan.

“Kita beri kelonggaran pengembaliannya bisa di atas 10 tahun, 11 sampai 12 tahun, yang tidak ada masalah karena para pengusaha-pengusaha besar juga kadang-kadang minta kredit juga belasan tahun. Itu pun sering minta restrukturisasi,” ungkap Presiden.

Selain pembangunan desa nelayan, Presiden juga menyoroti percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa. Dalam waktu dekat, ratusan koperasi ditargetkan mulai beroperasi, dengan hampir 30.000 koperasi dan gudang dalam tahap pembentukan. Setiap koperasi akan dilengkapi gudang, cold storage, gerai kebutuhan pokok, klinik desa, farmasi desa murah, serta layanan pembiayaan mikro berbunga ringan untuk mengurangi ketergantungan pada rentenir.

“Semua barang subsidi akan punya akses. Rakyat akan punya akses langsung sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,” tegasnya.

Pendanaan program tersebut bersumber dari optimalisasi dana desa yang telah digulirkan selama satu dekade terakhir. Ke depan, dana desa akan diarahkan lebih terstruktur dan produktif agar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Langkah ini menegaskan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan laut sebagai masa depan ekonomi Indonesia, di mana desa nelayan tidak lagi berada di pinggiran pembangunan, melainkan menjadi pusat pertumbuhan baru yang modern, mandiri, dan berdaya saing global