Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo), Andi Fajar Asti, melontarkan kritik keras terkait penyusunan struktur organisasi yang dinilai mulai "melenceng". Fajar mewanti-wanti agar komposisi kepengurusan tidak sekadar menjadi formalitas elite, melainkan harus merepresentasikan nafas perjuangan daerah kepulauan.

Fajar menyoroti adanya kecenderungan minimnya keterlibatan pemerintah daerah kepulauan dalam posisi-posisi strategis. Padahal, menurutnya, Aspeksindo lahir dari rahim aspirasi wilayah kepulauan yang mendambakan kemandirian fiskal dan afirmasi kebijakan.

"Aspeksindo harus kembali ke garis perjuangan, mendorong kesejahteraan kepulauan dan pesisir. Langkah yang mengenyampingkan (daerah) kepulauan adalah bukti bahwa organisasi ini sudah salah langkah. Sudah tidak sesuai dengan visi besar organisasi," tegas Fajar saat ditemui di Jakarta, Rabu (25/2/2025).

Krisis Legitimasi dan Ancaman Wadah Baru

Bagi Fajar, legitimasi moral organisasi ini dipertaruhkan. Jika struktur internal tidak lagi memberi ruang bagi daerah yang diperjuangkan, maka posisi tawar Aspeksindo di hadapan pembuat kebijakan akan melemah.

Ia menyebut kritik ini bukanlah bentuk resistensi, melainkan "alarm" agar fondasi organisasi tetap kokoh dan inklusif.

Bahkan, Fajar melontarkan opsi radikal jika Aspeksindo tak lagi mampu menjadi corong yang efektif bagi daerah kepulauan: melahirkan organisasi baru yang lebih fokus.

"Mungkin lebih bagus kalau ada organisasi yang fokus mengurus daerahnya sendiri di daerah kepulauan. Apalagi RUU Daerah Kepulauan masuk Prolegnas 2026, tentu wajib dipastikan perjuangan ini disahkan DPR," ungkap dia.

RUU Daerah Kepulauan: Jualan Politik atau Solusi Nyata?

Sebagai sosok yang terlibat langsung dalam penyusunan draf RUU Daerah Kepulauan bersama para pakar, Fajar mengaku gerah dengan kondisi Aspeksindo. Ia khawatir isu krusial ini hanya dijadikan "komoditas politik" oleh segelintir elite tanpa ada progres nyata di parlemen.

"Masa RUU Daerah Kepulauan yang sudah berkali-kali kami kaji bersama para ahli dan stakeholder tidak juga disahkan DPR?," sentil Fajar.

Terakhir, Fajar menegaskan komitmennya untuk mengembalikan Aspeksindo ke "khittah" aslinya. Ia menuntut agar proses finalisasi struktur organisasi dilakukan secara partisipatif sebelum pelantikan resmi digelar.

"Aspeksindo akan kita kembalikan ke garis perjuangan masyarakat kepulauan. Agar lebih fokus ke isu kepulauan saja," tandas dia.