JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen mendukung penataan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir secara berkelanjutan. Salah satunya penataan melalui pembangunan kawasan waterfront city di kawasan Marunda yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan Marunda dalam mendukung program prioritas nasional yakni pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Permana Yudiarso menjelaskan penataan kawasan pesisir harus menempatkan nelayan sebagai subyek utama pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat pesisir, meningkatkan rasa kepemilikan, serta memperkuat keberlanjutan sosial-ekologis kawasan.

Pihaknya juga telah melakukan sosialisasi Rencana Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Marunda baru-baru ini.

“Ruang laut dan pesisir perlu dikelola secara adil, berkelanjutan, dan adaptif agar mampu melindungi ekosistem pesisir sekaligus menjamin akses, keselamatan, dan kesejahteraan nelayan dari generasi ke generasi,” ujar Permana dalam siaran resmi di Jakarta, Senin (1/6).

Rencana pengembangan kawasan Marunda sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam RPJMN 2025-2045 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir secara berkelanjutan dan meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. 

Senada dengan Permana, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pesisir Fajar Kurniawan juga menjelaskan penataan dan pembangunan pesisir yang berkelanjutan hanya dapat terwujud jika seluruh pihak bekerjasama, terjadi komunikasi yang baik, dan keterlibatan aktif masyarakat.

“KKP akan mengawal pembangunan pesisir yang inklusif dan memastikan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diberikan dapat meningkatkan nilai manfaat ruang laut, optimasi potensi sumberdaya, dan menyelesaikan persoalan di pesisir,” tegas Fajar.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Isran menegaskan komitmennya agar rencana pengembangan dan peningkatan kapasitas kawasan PT KBN dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan di sekitar kawasan.

“Kami membuka ruang komunikasi seluas-luasnya, membangun dialog yang terbuka, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembahasan guna mencari solusi terbaik yang saling menguntungkan,” kata Isran.