Riau- DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendorong pemerintah pusat memberikan perlindungan khusus bagi nelayan di wilayah perbatasan Natuna dan Anambas. Lemahnya pengawasan laut dan tumpang tindih wilayah tangkap dinilai kerap merugikan nelayan tradisional.

Anggota Komisi II DPRD Kepri dari Daerah Pemilihan Natuna–Anambas, Marzuki, mengatakan wilayah perairan Natuna dan Anambas memiliki nilai strategis nasional, namun di saat bersamaan menjadi ruang hidup utama bagi masyarakat nelayan.

“Natuna dan Anambas adalah wilayah perbatasan yang menjadi perhatian nasional. Tapi di sana juga ada nelayan yang harus dilindungi keberlangsungan hidupnya,” ujar Marzuki, Rabu (28/1).

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kepri itu menyebut persoalan utama yang sering memicu konflik adalah ketidakjelasan dan lemahnya pengawasan wilayah tangkap nelayan. Akibatnya, kapal-kapal dengan kapasitas lebih besar kerap masuk ke zona tangkap nelayan kecil.

“Seharusnya kapal tertentu beroperasi di atas 12 mil laut, tetapi masih ditemukan aktivitas di wilayah nelayan tradisional. Ini yang membuat nelayan lokal merasa terzalimi,” tegasnya.

Kondisi tersebut, lanjut Marzuki, berpotensi menimbulkan gesekan antar nelayan, terutama di wilayah perairan Natuna dan Anambas yang memiliki intensitas penangkapan ikan cukup tinggi. Karena itu, ia meminta penegakan aturan secara konsisten oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Penegakan regulasi harus tegas agar konflik tidak terus berulang dan nelayan bisa bekerja dengan aman,” katanya.

Selain pengawasan laut, Marzuki juga mendorong penguatan program perlindungan sosial bagi nelayan di wilayah perbatasan. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kepri bersama pemerintah kabupaten yang telah menjalankan program perlindungan, meski masih terbatas dari sisi anggaran.

“Programnya sudah berjalan, tetapi belum bisa dilakukan secara luas karena keterbatasan kemampuan fiskal. Saat ini masih berbasis skema berbagi antara Pemprov dan kabupaten,” ujarnya.

Ia berharap ke depan pemerintah pusat dapat memberikan dukungan lebih besar, baik melalui anggaran maupun kebijakan afirmatif, agar perlindungan nelayan di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih optimal.