Makassar, Senin (26/1/2026) — Aliansi Ekonomi Satu menggelar aksi demonstrasi di depan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh), Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Senin siang. Massa menyoroti krisis demokrasi dan krisis moral pemerintahan melalui kritik terhadap kebijakan pengangkatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi aparatur negara serta wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Demonstrasi dilakukan sebagai bentuk konsolidasi Aliansi Ekonomi Satu untuk menekan pemerintah agar menghentikan kebijakan yang dinilai mencederai keadilan sosial dan prinsip demokrasi.

Aksi dipimpin Ikbal selaku jenderal lapangan sekaligus Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (BEM FEB Unismuh Makassar) periode 2025–2026.

Demonstrasi berlangsung tertib dengan penyampaian orasi dan pembacaan pernyataan sikap di depan gerbang kampus. Kegiatan berlangsung di Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Senin (26/1/2026).

Aksi tersebut menempatkan isu krisis demokrasi dan krisis moral sebagai narasi utama, yang diproyeksikan sebagai dampak dari kebijakan negara yang dianggap tidak berpihak pada rakyat dan dunia pendidikan. Massa membawa poster, spanduk, serta pernyataan sikap resmi yang dibacakan di depan gerbang kampus.

Dalam pernyataannya, Aliansi Mahasiswa Ekonomi menolak kebijakan pengangkatan SPPG menjadi ASN atau PPPK karena dinilai tidak adil di tengah persoalan kesejahteraan guru honorer. Mereka menilai negara lebih cepat memberikan status kepegawaian kepada pegawai program gizi dibanding pendidik yang telah lama mengabdi

Massa aksi juga menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila tidak berpihak pada sektor pendidikan dan tenaga pendidik. Mereka menilai pelaksanaan program tersebut belum transparan dan berpotensi menggeser prioritas pembiayaan pendidikan nasional.

Selain itu, demonstran mengkritik penggunaan anggaran pendidikan untuk mendukung pelaksanaan MBG. Mereka menilai kebijakan tersebut dapat menggerogoti sektor pendidikan, termasuk pengembangan guru, riset, serta infrastruktur pembelajaran.

Data estimasi RAPBN 2026 menunjukkan total anggaran program MBG mencapai sekitar Rp335 triliun. Sebanyak Rp223,6 triliun atau 67 persen di antaranya berasal dari anggaran pendidikan, sehingga dinilai berpotensi mengurangi dukungan terhadap sektor pendidikan nasional. 

Orator aksi demonstrasi juga menyoroti dampak jangka panjang pengalihan dana pendidikan terhadap kualitas sumber daya manusia. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menurunkan tingkat literasi, kreativitas, dan daya saing tenaga kerja di masa depan.

Selain isu SPPG dan MBG, massa aksi juga menolak wacana Pilkada yang dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka menilai model tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi dan perampasan kedaulatan rakyat.

Menurut mereka, Pilkada melalui DPRD dapat menghilangkan hak partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah. Kebijakan tersebut dinilai hanya menguntungkan elit politik tertentu.

Aliansi Ekonomi mengutip hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan hanya 5,6 persen masyarakat mendukung Pilkada melalui DPRD, sementara 77,3 persen menuntut kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Data ini digunakan sebagai dasar penolakan terhadap wacana tersebut.

Demonstran juga menilai alasan efisiensi biaya yang dikemukakan sebagian pihak tidak didukung data ilmiah. Mereka menilai potensi mahar politik justru dapat meningkat apabila pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, argumen efisiensi biaya yang kerap digunakan untuk membenarkan Pilkada lewat DPRD. Sejumlah riset menunjukkan bahwa politik biaya tinggi tetap terjadi, baik dalam bentuk mahar politik maupun praktik politik uang.

Dalam konteks ekonomi politik, Aliansi Ekonomi menilai Pilkada melalui DPRD berpotensi melemahkan akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat. Kepala daerah dinilai lebih rentan bertanggung jawab kepada elit politik dibanding masyarakat luas.

Selain aspek politik, massa aksi menyoroti dampak ekonomi dari perubahan sistem Pilkada. Mereka menyebut Pilkada langsung selama ini mendorong perputaran ekonomi lokal melalui aktivitas kampanye dan mobilisasi sosial.

Dari sisi ekonomi lokal, model Pilkada tidak langsung juga dinilai dapat mengurangi perputaran uang di tingkat akar rumput. Sektor-sektor seperti UMKM, jasa percetakan, transportasi, dan logistik berpotensi kehilangan multiplier effect yang selama ini muncul dari Pilkada langsung

Aksi demonstrasi ini tidak hanya berfokus pada penyampaian tuntutan, tetapi juga mengedepankan pendekatan edukatif. Massa aksi membagikan selebaran kepada pengguna Jalan Sultan Alauddin yang berisi penjelasan singkat mengenai isu SPPG, MBG, dan Pilkada melalui DPRD.

Melalui selebaran tersebut, mahasiswa menjelaskan latar belakang kebijakan yang dikritisi serta dampaknya terhadap sektor pendidikan dan demokrasi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu yang dinilai krusial.

Aksi demonstrasi ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan kampus. Orasi-orasi disampaikan secara bergantian oleh mahasiswa dari lembaga FEB Unismuh Makassar. Krisis demokrasi yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak pada politik, tetapi juga pada stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Ia menilai kebijakan publik harus berpihak pada rakyat serta menjaga prinsip keadilan dan transparansi.

Di akhir aksi, Jendlap membacakan pernyataan sikap yang menegaskan komitmen untuk terus mengawal kebijakan publik yang berkaitan dengan pendidikan, demokrasi, dan keadilan sosial, pembacaan tuntutan dan seruan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan terkait pendidikan dan demokrasi lokal.

Massa juga menyatakan akan terus mengawal kebijakan publik yang dinilai merugikan rakyat. Mereka menyatakan akan melanjutkan konsolidasi dan advokasi di tingkat kampus serta ruang publik 

Aliansi Ekonomi Satu berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih terbuka dan partisipatif dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.

Mereka menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar aksi simbolik, tetapi bagian dari agenda panjang pengawalan demokrasi dan kebijakan publik yang berkeadilan.

Ke depan, Aliansi Ekonomi Satu berencana melanjutkan konsolidasi gerakan mahasiswa untuk memperkuat advokasi kebijakan pendidikan dan demokrasi. Mereka berharap pemerintah membuka ruang dialog yang substantif demi menjaga kualitas demokrasi serta masa depan pendidikan nasional.