NTT - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak pihak swasta sukseskan swasembada garam nasional. Pemerintah meminta para pengusaha terlibat proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Diketahui proyek dilokasi ini menjadi program andalan ekstensifikasi lahan tambak garam. Ajakan kolaborasi ini guna mengurangi ketergantungan impor.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan, proyek K-SIGN akan memproduksi 2 juta ton garam per tahun. Hasil ini diperoleh dari penggarapan lahan seluas 10.000 hektare lahan.
"Ini sudah ada yang berminat masuk (pihak swasta) dan mudah-mudahan bisa bareng nanti kalau kita kerja di sana, nanti yang lain juga bisa ikut," ujar Koswara dalam Media Gathering di Jakarta, Jumat (1/8/2025).
Koswara membeberkan KKP tengah membangun lahan ekstensifikasi seluas 2.000 hektare sebagai proyek percontohan. Sementara sisa lahan dikerjakan swasta.
"Nanti setelah kita selesai modeling, kita tau kan di sana tuh standar produknya seperti apa dan bagaimana, itu pasti akan makin kenceng (pihak swasta) pada mau," katanya.
Sebagai informasi, proyek K-SIGN akan dikembangkan bertahap melalui 10 zona. Tahap pertama seluas 1.193 hektare digarap pada 2025 dengan anggaran Rp749,91 miliar.
Kemudian tahap kedua seluas 9.541 hektare dilaksanakan pada 2026 dengan anggaran Rp853,11 miliar. Tahap ketiga seluas 3.135 hektare akan dimulai pada 2027.
Secara keseluruhan, proyek ini disokong anggaran hingga Rp2 triliun di luar pagu KKP.
![$rows[judul]](https://www.maritimnews.co/asset/foto_berita/petani-garam-bima-2-768x512.jpg)
Foto: Tambak garam. (Dok istimewa)
.jpeg "image")
Tulis Komentar