Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perumusan Rekomendasi tentang Penguatan Koordinasi Maritim Nasional dalam rangka Optimalisasi Operasi Pengamanan Laut Natuna Utara (LNU), Rabu-Kamis (5-6/8/2026), di Jakarta.

Rapat ini dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan tersebut dihadiri oleh kementerian/lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait untuk menyatukan langkah dalam memperkuat kehadiran negara dan efektivitas pengamanan di kawasan strategis tersebut.

LNU memiliki posisi strategis karena berada di kawasan yang bersinggungan langsung dengan dinamika Laut Cina Selatan, jalur pelayaran internasional, serta memiliki potensi sumber daya perikanan dan energi yang besar. Di sisi lain, kawasan ini juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, aktivitas kapal asing, kejahatan lintas negara dan aktivitas grey zone, hingga kerentanan terhadap infrastruktur strategis bawah laut.

“Pengamanan LNU tidak dapat dilakukan secara sektoral, tetapi membutuhkan keterpaduan instrumen pertahanan, keamanan, penegakan hukum, diplomasi, teknologi, dan informasi dalam satu arah kebijakan nasional,” tegas Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Parwito.

Peserta rapat menekankan pentingnya memperkuat keterpaduan operasi dan kemampuan pemantauan wilayah laut melalui integrasi sistem informasi maritim lintas kementerian/lembaga. Pemanfaatan radar, satelit, Automatic Identification System (AIS), Vessel Monitoring System (VMS), kapal dan pesawat patroli, drone, serta sumber informasi dan intelijen perlu diintegrasikan untuk memperkuat Maritime Domain Awareness.

Keterhubungan tersebut diharapkan mampu menghasilkan gambaran situasi bersama secara cepat dan akurat sehingga informasi yang diperoleh dapat menjadi dasar pengambilan keputusan, pengerahan unsur, serta pelaksanaan operasi dan penegakan hukum yang lebih responsif dan efektif di lapangan.

Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan selaku pimpinan rapat juga menegaskan bahwa pengamanan LNU membutuhkan kerja bersama yang semakin solid dan tidak dapat dilakukan secara sektoral.

“Penguatan pengamanan Laut Natuna Utara bukan hanya tentang meningkatkan kehadiran unsur di laut, tetapi bagaimana seluruh kementerian dan lembaga dapat bergerak dalam satu arah, saling berbagi informasi, serta mengoptimalkan kapasitas yang dimiliki sesuai tugas dan kewenangannya,” tegasnya

Kemenko Polkam akan terus mendorong sinergi tersebut agar kehadiran negara di Laut Natuna Utara semakin kuat, sekaligus memberikan rasa aman dan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan,” ujar parwito.