Jakarta - Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Hukum, Mukhlis Ramlan mengupas secara mendalam tentang hukum maritim dan tantangan penerapannya di Indonesia.

Ia menyampaikan itu di hadapan 37 peserta Sekolah Duta Maritim Indonesia (SDMI) Aspeksindo, Sabtu, 16 Agustus 2025, di Kantor Aspeksindo, Jakarta.

Dalam pemaparannya, Mukhlis menegaskan bahwa sektor maritim bukan hanya menyangkut soal ekonomi, tetapi juga aspek hukum yang melindungi sumber daya laut dan masyarakat pesisir.

“Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Untuk itu, pemahaman tentang hukum maritim sangat penting, agar generasi muda, khususnya calon Duta Maritim, mampu menjadi agen perubahan sekaligus penjaga kedaulatan laut,” ujar dia.

Lebih lanjut, Muhlis menjelaskan berbagai regulasi nasional dan internasional yang mengatur aktivitas maritim, mulai dari pengelolaan sumber daya, perlindungan lingkungan laut, hingga aspek keamanan dan kedaulatan negara di wilayah perairan.

Para finalis Duta Maritim Indonesia Aspeksindo terlihat antusias mengikuti sesi ini. Diskusi interaktif pun berlangsung hangat, dimana para peserta mengajukan pertanyaan seputar isu hukum yang sering dihadapi masyarakat nelayan, seperti praktik penangkapan ikan ilegal, konflik ruang laut, hingga pencemaran perairan.

Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menanamkan kesadaran hukum maritim sejak dini kepada generasi muda. Melalui bekal pemahaman tersebut, para finalis diharapkan dapat menjadi duta yang tidak hanya mempromosikan potensi laut, tetapi juga mengawal pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan.