Jakarta - Pemerintah kembali bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia membahas penetapan batas maritim. Pertemuan itu dihadiri langsung kedua pemimpin negara yakni Presiden Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim.

"Kedua Pemimpin mengakui dan mengapresiasi pencapaian tonggak-tonggak penting dalam proses ini," menurut pernyataan bersama Konsultasi Tahunan ke-13 antara Presiden RI dan PM Malaysia di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Pertemuan tersebut membahas proses negosiasi tentang penetapan batas maritim melalui mekanisme Pertemuan Teknis Penetapan Batas Maritim antara Republik Indonesia dan Malaysia. Baik Prabowo dan Anwar menegaskan pentingnya menjaga keterlibatan yang konstruktif dan koordinasi yang erat antara lembaga-lembaga terkait di kedua negara.

"Mereka menggarisbawahi perlunya niat baik yang berkelanjutan dan pemahaman bersama untuk mengatasi masalah-masalah yang belum terselesaikan, menuju solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara," menurut pernyataan itu.

Selanjutnya kedua pihak menugaskan perwakilan mengambil langkah-langkah bersama guna mempertahankan momentum positif itu. Sekaligus menemukan solusi yang dapat diterima bersama serta berupaya mencapai titik temu sebagai terobosan dalam menyelesaikan masalah batas maritim antara kedua negara.

Kedua pemimpin juga puas dengan kemajuan positif yang dicapai terkait isu demarkasi darat, khususnya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Demarkasi dan Survei Batas Internasional untuk Masalah Batas Luar Biasa (Outstanding Boundary Problem/OBP) pada Pertemuan ke-45 Komite Perbatasan Bersama Indonesia-Malaysia (JIM-45) di Jakarta, pada 17-18 Februari 2025.

Setelah lebih dari 45 tahun negosiasi dan dengan penandatanganan MoU ini, OBP perbatasan darat di Sektor Timur (Kalimantan Utara-Sabah) disebutkan telah sepenuhnya disepakati oleh kedua negara.