Jakarta - Indonesia menegaskan perlunya ASEAN mempertegas netralitas dan kredibilitas menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk juga fragmentasi ekonomi global, dan melemahnya hukum internasional.

“Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP) akan tetap menjadi kompas panduan kita,” kata Menteri Luar Negeri RI, Sugiono dalam ASEAN Day 2025 di Jakarta, Jumat, 8 Agustus 2025.

Selama ini, negara-negara ASEAN, kata Sugiono, telah konsisten menjadi kelompok netral, inklusif, dan konsisten di kawasan. Menurut Sugiono, Independensi itulah yang menjadi kekuatan ASEAN di mata global.

Lebih lanjut, Sugiono menyebut prinsip inti Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang dimiliki oleh ASEAN: penyelesaian sengketa secara damai, non-intervensi, dan saling menghormati, harus ditegakkan tanpa kompromi.

Karena itu, ia menekankan bahwa menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, termasuk soal Laut China Selatan, tetap menjadi prioritas bersama ASEAN.

“Dalam konteks ini, Indonesia mendesak penyelesaian Kode Etik sesegera mungkin untuk mendorong keterlibatan yang konstruktif, sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982,” kata Sugiono.

Pendirian ASEAN

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok.

Indonesia sendiri menjadi salah satu penggerak utama pembentukan ASEAN. Hingga kini, Indonesia berperan penting dalam menjaga persatuan, mendorong sentralitas, serta memfasilitasi dialog kawasan melalui Markas Besar ASEAN yang berada di Jakarta sejak 1967.

Saat ini, ASEAN memiliki 10 negara anggota dan sedang memproses keanggotaan penuh Timor-Leste yang akan secara resmi bergabung pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia.