Jakarta - Gubernur  DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi permintaan Presiden Prabowo Subianto yang mengajak Pemprov DKI ikut urunan dalam pembangunan proyek tanggul laut raksasa di wilayah Pantai Utara (Pantura) yang rencananya membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Jawa Timur.

Pramono mengaku mendapat informasi bahwa Pemprov DKI Jakarta turut andil dalam pembangunan Giant Sea Wall (GSW) yang kini diperpanjang menjadi 19 kilometer. Meski sebelumnya, proyek tanggul laut itu dirancang hanya sepanjang 12 kilometer.

"Jakarta sebelumnya, di era pemerintahan sebelumnya dapat bagian 12 kilometer, kemarin mendapat tambahan 7 kilometer, sehingga total adalah 19 kilometer," kata Pramono kepada wartawan, Ahad 15 Juni 2025.

Pramono menaksir Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan anggaran sekitar Rp 5 triliun per tahun untuk pembangunan GSW. "Dan Jakarta tentunya akan mempersiapkan itu, APBD Jakarta sekarang ini Rp 91 triliun, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa di atas Rp 100 triliun. Kalau itu bisa dilakukan, maka kami setiap tahun minimum harus spend kurang lebih Rp 5 triliun untuk Sea Wall," tutur dia.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp 5 triliun per tahun menjadi tantangan besar bagi Pemprov DKI dalam menyanggupi penugasan pembangunan Giant Sea Wall. Meski begitu, ia menegaskan pihaknya akan bekerja keras memastikan arahan Presiden Prabowo bisa terlaksana dengan baik.

"Dan itu apakah Jakarta mampu atau tidak? Tentunya ini menjadi tantangan bagi kami. Dan kami akan bekerja keras untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi penugasan dari Bapak Presiden," beber dia.

Pramono menyebut dana untuk pembangunan GSW dapat bersumber dari pajak dan pos anggaran lainnya. Ia mengaku akan menyiapkan pembiayaan proyek tersebut sebaik mungkin agar pelaksanaannya berjalan lancar.

"Dari mana dananya, sebagian dari sampah, sebagian dari tentunya yang konvensional dari pajak dan sebagainya. Tetapi kami akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dan kami yakin pasti kami bisa dan kami mampu," ungkap dia.

Pramono menjelaskan bahwa salah satu pendapatan daerah Jakarta yang dapat digunakan untuk proyek pembangunan tanggul laut raksasa tersebut bisa berasal dari pengolahan sampah menjadi energi listrik. 

"Kita bangun 4 PLTS, satu PLTS feeder per hariannya 2.500 itu kurang lebih mungkin sekitar 1.500 megawatt," ujar Pramono.

"Maka persoalan sampah selesai, persoalan listriknya terpenuhi, pencemarannya juga akan berkurang banyak, dan itu kemudian kan ada revenue buat Jakarta. Nah revenue inilah yang akan digunakan sebagian untuk membangun giant sea wall," tambah dia 

Pramono mengatakan siap menerima arahan Prabowo dalam pembangunan mega proyek yang melintasi sejumlah provinsi tersebut. Ia menyebut proyek GSW akan dimulai di wilayah Pemprov Banten dan DKI Jakarta, lalu dilanjutkan ke provinsi lainnya.

"Jadi pada prinsipnya kami akan bekerja sama untuk mendukung apa yang menjadi Arahan Bapak Presiden dan Jakarta siap untuk itu," ucap Pramono.

“Nanti tentunya kita akan mempersiapkan diri termasuk pendanaannya," tandas Pramono.

Sebelumnya, Prabowo menyinggung proyek tanggul laut saat menutup Konferensi Infrastruktur ICI 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (12/6). Dalam kesempatan itu, Prabowo sempat mencari Gubernur DKI Jakarta, Pramono untuk meminta agar Pemprov DKI bersedia patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek GSW.

Prabowo mengungkap angka fantastis anggaran yang dibutuhkan untuk proyek Tanggul Laut Raksasa atau GSW diperkirakan mencapai 80 miliar dolar AS, atau sekitar Rp1.297 triliun dengan kurs Rp16.213 per dolar pada Kamis, 12 Juni 2025. Ia menyatakan proyek ini digadang-gadang sebagai solusi banjir, khususnya untuk mencegah tenggelamnya wilayah Jakarta.