Dalam forum tersebut, Kemenko Polkam menggandeng akademisi, pakar maritim, dan Kementerian lembaga teknis untuk menyusun langkah penguatan IKLN sebagai bagian dari strategi keamanan laut dalam RPJMN 2025–2029. Forum ini menandai komitmen bersama dalam membangun sistem keamanan laut berbasis geomaritim yang responsif terhadap dinamika ancaman baru baik tradisional maupun non-tradisional.

“Kemenko Polkam siap mendukung penguatan dimensi-dimensi strategis guna mewujudkan keamanan laut yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap ancaman baru yang terus berkembang,” ujar Brigjen TNI Parwito, Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam, dalam pembukaan acara.

Berbagai pakar turut memberi masukan, mulai dari Dr. Akhmad Solihin (PKSPL IPB) yang menekankan pentingnya pembentukan UU Keamanan Laut (UU Kamla) dan lembaga coast guard terpadu, hingga Prof. Dafri Agussalim (UGM) yang menggarisbawahi pentingnya pendekatan diplomasi maritim kawasan. Prof. Marsudi Triatmodjo menambahkan bahwa pengawasan laut ke depan perlu diperkuat dengan teknologi UAV/MAV, sementara Dr. Agustina Merdekawati menyoroti lemahnya implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) karena belum didukung koordinasi dan sumber daya yang memadai.

Dalam pandangan Dr. Agung Satriyo Nugroho, IKLN juga harus dilihat sebagai instrumen ekonomi strategis. Ia menekankan bahwa pendekatan geomaritim berbasis wilayah dan keberlanjutan ruang laut harus menjadi arah kebijakan nasional ke depan. Para narasumber sepakat bahwa integrasi data, pembaruan regulasi, dan kerja sama antarinstansi adalah prasyarat mutlak untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim.

Selanjutnya, pada 1 Agustus 2025, Brigjen TNI Parwito bersama Tim Bakamla dan Pusinformar TNI AL meninjau langsung implementasi Program MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Sedayu dan Koperasi Merah Putih di Kulon Progo.

Di sela-sela kunjungannya, Brigjen TNI Parwito menyatakan bahwa penguatan ketahanan nasional tidak hanya dibangun dari aspek pertahanan militer, tetapi juga dari fondasi sosial masyarakat.

“Ketahanan nasional tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan militer atau penegakan hukum semata. Ia harus dibangun dari bawah, dari desa-desa pesisir, dari ketahanan pangan, dari partisipasi masyarakat. Karena itu, kami di Kemenko Polkam mendorong arsitektur pertahanan maritim yang berbasis wilayah, didukung teknologi, dan diperkuat oleh diplomasi serta kerja sama antar sektor,” tegasnya.