Jakarta - Dinamika geopolitik global yang kian memanas menempatkan laut sebagai arena strategis perebutan pengaruh antarnegara. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, berada di titik krusial yang menentukan arah stabilitas dan arus perdagangan global.

Hal ini mengemuka dalam Kuliah Umum bertema “Transformasi Strategi Kemaritiman dalam Dinamika Geopolitik Kawasan” yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), di Politeknik AUP Jakarta.

Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio dalam paparannya menegaskan bahwa kawasan Indo-Pasifik saat ini menjadi episentrum ketegangan global, dipicu oleh konflik terbuka maupun potensi konflik antarnegara besar.

Disampaikan bahwa sejumlah eskalasi global, mulai dari perang Rusia–Ukraina, konflik di Timur Tengah, hingga potensi konflik di Laut China Selatan dan Selat Taiwan, yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan maritim dunia.

“Laut hari ini bukan sekadar jalur transportasi, tetapi ruang strategis perebutan kepentingan global. Siapa yang menguasai laut, dia mengendalikan arus logistik, energi, dan ekonomi dunia,” tegas Marsetio. 

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi posisi Indonesia yang sangat strategis sebagai pengendali choke points dunia, khususnya Selat Malaka yang dilalui lebih dari 90 ribu kapal per tahun dan menjadi jalur vital distribusi energi global.

Namun di balik peluang tersebut, terdapat tantangan besar berupa kepadatan lalu lintas pelayaran, potensi konflik, hingga kerentanan terhadap gangguan keamanan dan lingkungan.

“Indonesia bukan hanya penonton dalam geopolitik maritim, tetapi penentu keseimbangan. Kita berada di jalur yang menggerakkan sekaligus menyeimbangkan kekuatan dunia,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, menegaskan bahwa transformasi strategi kemaritiman harus dimulai dari penguatan sumber daya manusia sebagai fondasi utama.

Menurutnya, tantangan geopolitik tidak bisa dijawab hanya dengan kebijakan atau infrastruktur, tetapi membutuhkan SDM andal yang memiliki wawasan global, adaptif, dan mampu membaca perubahan.

“Strategi kemaritiman bukan hanya soal menjaga laut, tetapi bagaimana kita memanfaatkan laut untuk memperkuat ketahanan pangan, ekonomi, dan posisi tawar Indonesia di dunia,” ujar Nyoman. 

Ia menambahkan, KKP saat ini mendorong pendekatan pembangunan berbasis ekonomi biru yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global.

Program seperti kampung nelayan modern, pengembangan budi daya terintegrasi, serta penguatan konektivitas maritim menjadi bagian dari strategi konkret dalam menghadapi disrupsi global.

Nyoman juga menekankan bahwa pendidikan vokasi kelautan dan perikanan harus bertransformasi agar selaras dengan kebutuhan industri dan dinamika geopolitik. “Kita tidak hanya menyiapkan tenaga kerja, tetapi mencetak pelaku utama pembangunan maritim yang mampu menciptakan nilai tambah dan menjaga keberlanjutan sumber daya,” tegasnya.