Jakarta - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menyatakan telah diminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Mu'ti mengaku  sebelumnya telah menerima dua dokumen pakta integritas yang harus ditandatangani.

"Tadi Pak Prabowo memberikan amanah pada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dua hari lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasco dan kami teken dua dokumen," ucap Mu'ti kepada wartawan, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Mu'ti menerangkan bawah dokumen pertama yang ditandatangani berisi kesediaannya bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Sementara dokumen kedua berkaitan dengan komitmen dirinya mendukung NKRI dan pemerintahan hingga lima tahun ke depan.

“Kedua pakta integritas yang isinya normatif saja setia pada negara kesatuan republik Indonesia, siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai Presiden dan menjaga kewibawaan bangsa negara,” beber dia.

Dengan demikian, Mu'ti menegaskan kesiapannya memimpin Kemendikdasmen untuk memajukan pendidikan. Prabowo, kata Mu'ti, telah membagikan tips dalam memimpin di kementerian itu. 

"Kami menyampaikan ke Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya,” ungkap dia.

Ia juga menyebut dirinya akan didampingi dua wakil menteri Kemendikdasmen. Namun, Mu'ti belum dapat memastikan siapa yang akan menjadi wakilnya.

“Insyaallah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi saya belum tahu otoritasnya,” ungkap dia.

Mu'ti sendiri tak tahu menahu soal alasan pemecahan Kemendikbudristek. Ia hanya diberi mandat untuk menjalankan amanah di kementerian baru itu. 

“Saya tak tahu. Saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ujar dia.

“Tak ada penjelasan kenapa dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” lanjut Mu'ti. 

Kemendikdasmen, kata Mu'ti, hanya fokus pada institusi pendidikan non Perguruan Tinggi. “Kalau pendidikan dasar menengah berarti tak mencakup perguruan tinggi, kalau pendidikan dasar dan menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan pra-sekolah, kemudian sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan informal dan nonformal,” tandas dia.