Tarakan - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tarakan mengkritik program transmigrasi di Kalimantan. Mereka menganggap program tersebut mengancam keberadaan warga lokal.

Ketua HMI Cabang Tarakan, Masaude mengungkit perihal program transmigrasi yang dulunya menjadi strategi nasional pemerataan penduduk dan pembangunan ekonomi. Namun dia meminta utama pemerintah memperhatikan bagiamana kebijakan ini dilakukan, kemudian untuk siapa, dan siapa yang dikobarkan.

“Kita lihat sendiri, fakta di lapangan menunjukkan bahwa program transmigrasi hari ini tidak berjalan di dalam ruang yang netral. Banyak masyarakat lokal, terutama masyarakat adat dan petani justru merasa terancam,” jelas Masaude, Rabu (30/7/2025) kemarin.

Dia mengatakan, masyarakat adat Kalimantan Utara menolak program tersebut. Masyarakat menurutnya akan kehilangan tanah warisan turun temurun.

“Kalimantan ini kan bukan wilayah tanpa penduduk atau bukan tanah kosong. Ada sejarah panjang di sini. Tapi yang terjadi sekarang, masyarakat lokal justru sering tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Itu yang saya coba lihat lebih dalam,” ungkapnya.

Pihaknya meyakini kebijakan transmigrasi tidak melibatkan partisipasi publik dan akan mengorbankan masyarakat.

“Kami tidak menolak transmigrasi sebagai konsep. Tapi kami menolak model pelaksananya yang hari ini terkesan eksploitatif, tertutup, dan tidak adil. Transmigrasi model tersebut bukan solusi namun menambah menambah masalah baru,” katanya.