Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka peluang kolaborasi internasional dalam penataan ruang laut di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Kerja sama ini diwujudkan melalui implementasi Kerja Sama Perencanaan Tata Ruang Laut bersama Universitas Xiamen dan IPB University.

Direktur Perencanaan Ruang Perairan KKP, Abdi Tunggal Priyanto, menyatakan Proyek MSP Bersama di Teluk Balikpapan fokus pada model pengembangan perencanaan ruang laut yang terintegrasi dan adaptif. Proyek ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu pelaksanaan hingga tahun 2026.

“Sebagai alat utama dalam pengelolaan sumber daya, MSP berperan penting dalam memfasilitasi pemanfaatan ruang laut secara efisien, adil, dan berkelanjutan,” kata Abdi saat berbicara dalam panel forum 'Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dan Ekonomi Maritim' di Beijing, Rabu (1/10/2025).

Kolaborasi itu juga diarahkan untuk memperkuat prioritas program KKP dalam mendukung ekonomi biru, khususnya pada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Momentum nasional ini bertepatan dengan usia ke-26 tahun KKP yang terus mengawal tata kelola sektor kelautan.

Rangkaian Lokakarya Kerja Sama MSP ke-3 untuk Negara Mitra Jalur Sutra Maritim dan Konferensi Kemitraan Perencanaan Tata Ruang Laut resmi dibuka oleh Presiden China Oceanic Development Foundation (CODF), Lü Bin. Acara ini menampilkan lebih dari 300 peserta dari berbagai negara yang tergabung dalam jalur Silk Road Belt.

Pada forum tersebut, CODF meluncurkan inisiatif baru bertajuk Inisiatif Kanan untuk Mendukung Kemitraan Perencanaan Tata Ruang Laut yang mencakup delapan program kerja sama unggulan. Inisiatif ini mencakup dukungan layanan teknis dan sistem informasi MSP, kolaborasi teknis, program pelatihan dan studi, fasilitasi pertukaran aktivitas, kerja sama tata kelola ruang laut, serta kajian Integrated Coastal Zone Management (ICZM).

Selanjutnya, kolaborasi dalam Ocean Decade Initiative menjadi sorotan penting untuk mendorong penguatan ilmu pengetahuan kelautan. Inisiatif ini diarahkan agar hasil penelitian dapat berkontribusi pada pengelolaan laut yang berkelanjutan serta menjaga keseimbangan ekosistem.

Di sisi lain, penelitian mitigasi dan adaptasi terhadap bencana serta perubahan iklim juga ditekankan dalam agenda tersebut. Upaya ini mencakup penguatan kerja sama ekonomi biru antarnegara guna memastikan ketahanan lingkungan sekaligus membuka peluang pembangunan yang inklusif.

“Kolaborasi internasional yang tekanan pada pendekatan berkelanjutan dengan keseimbangan aspek ekologi, sosial dan ekonomi harus terus dilakukan agar visi besar ekonomi biru dapat terwujud,” imbuh Abdi.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam penataan ruang laut yang berbasis ekonomi biru agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.