Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di Kalimantan Barat (Kalbar) melalui kerja sama strategis dengan sejumlah pihak. Kolaborasi ini melibatkan Kejaksaan Tinggi setempat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah tersebut.

“Kami memiliki pandangan yang sama dengan Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi) Kalbar bahwa pentingnya penguatan kolaborasi antara PSDKP dan Kejaksaan dalam penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, (3/10/2025).

Pung Nugroho Saksono atau Ipunk menyoroti maraknya penyelundupan ikan dilindungi serta tumbuhan dan satwa liar dalam pertemuan strategis Indonesia-Malaysia di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia menegaskan kawasan perbatasan Kalbar rawan menjadi jalur masuk penyelundupan lintas negara.

Menurut Ipunk, kondisi geografis Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia membuat praktik ilegal ini sulit dikendalikan. Ia menyebut penyelundupan kerap melibatkan jenis ikan dilindungi seperti arwana dan telur penyu.

Untuk itu, sinergisitas penegakan hukum dengan berbagai pihak dinilai penting untuk memperkuat pengawasan di wilayah Kalimantan Barat. Berdasarkan data KKP, dalam lima tahun terakhir tercatat 30 kasus pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di bawah wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak yang mencakup Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalbar.

Terbaru, lanjut Ipunk, Ditjen PSDKP telah merampungkan penyidikan kasus penyelundupan 5.400 telur penyu. Penyerahan tersangka beserta barang bukti dari PPNS Ditjen PSDKP kepada JPU Kejati Kalimantan Barat dilakukan pada 12 Agustus 2025.

Dia juga mengapresiasi sinergi yang selama ini terus dilakukan antara Ditjen PSDKP KKP dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam memperkuat penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya sinergitas dalam mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan. Sinergi untuk memperkecil celah terjadinya pelanggaran, sekaligus komitmen nyata semua pihak dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.