Banyuwangi - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sigap merespons kemacetan panjang di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi. Antrean kendaraan dikabarkan mencapai 8 kilometer dari arah utara menuju area pelabuhan.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud menyebut hal ini terjadi akibat kombinasi antara gangguan cuaca yang sempat menyebabkan penutupan pelabuhan, serta aksi demonstrasi sopir truk yang sempat menutup akses pintu masuk pelabuhan pada 1 Agustus 2025.

“Penumpukan kendaraan tidak terjadi begitu saja. Sejumlah faktor berkontribusi, mulai dari cuaca ekstrem yang memaksa penutupan pelabuhan selama beberapa jam, hingga adanya unjuk rasa sopir truk yang mengganggu arus kendaraan. Kami segera mengambil langkah-langkah taktis untuk menormalisasi situasi,” ujar Masyhud.

Masyhud mengatakan penutupan sementara pelabuhan dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan sebagai langkah tegas untuk menjamin keselamatan pelayaran, baik bagi penumpang maupun awak kapal. Menurutnya, dalam kondisi cuaca ekstrem dengan angin kencang dan gelombang tinggi, risiko keselamatan meningkat signifikan.

Diketahui pada tanggal 29 dan 30 Juli lalu, pelabuhan sempat ditutup beberapa kali karena kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Penutupan pertama dimulai pada 29 Juli pukul 08.27 WIB dan baru dibuka kembali tiga jam kemudian pada pukul 11.35 WIB. Penutupan kedua berlangsung di hari yang sama dari Pukul 23.35 WIB s.d. 00.35 WIB dini hari. 

Esoknya, pada 30 Juli, pelabuhan kembali harus dihentikan operasinya sementara mulai pukul 12.35 WIB s.d. 15.00 WIB karena cuaca buruk. Situasi tersebut mengakibatkan antrean kendaraan terus bertambah di sepanjang jalur masuk ke pelabuhan.

Untuk mengurai kemacetan, Ditjen Perhubungan Laut mengerahkan seluruh kapasitas kapal yang tersedia. Hari ini, Sabtu (2/8) tercatat 27 kapal penyeberangan beroperasi, dengan pola 8 trip per kapal setiap hari. Kapal-kapal ini tersebar di Dermaga MB sebanyak 19 unit dan Dermaga LCM sebanyak 8 unit. 

“Situasi ini kami tangani dengan prinsip keselamatan sebagai prioritas utama, tanpa mengabaikan aspek kelancaran layanan publik. Kami juga terus berupaya untuk memastikan semua bisa kembali normal secepat mungkin,” tandasnya.