JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan (BPPN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Urgensi Kelembagaan Bank Petani dan Nelayan sebagai Instrumen Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional", sebagai langkah awal mematangkan gagasan Bank Petani dan Nelayan yang diharapkan menjadi salah satu solusi bagi penguatan sektor pangan nasional.

Ketua DPP PKS BPPN, Riyono Caping dalam pengantar diskusi mengatakan, FGD ini merupakan tindak lanjut dari kolaborasi antara BPPN dan Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) DPP PKS untuk membangun tradisi kampanye berbasis gagasan di tubuh PKS.

"Ini adalah tindak lanjut dari diskusi kami sebelumnya. Kami ingin membangun kolaborasi untuk membahas persoalan petani dan nelayan dari perspektif ekonomi. Salah satunya adalah menghidupkan kembali gagasan Bank Petani dan Nelayan yang pernah menjadi perhatian publik," ujar Riyono.

Menurutnya, PKS ingin terus menghadirkan ruang pertukaran ide yang melibatkan akademisi, praktisi, hingga pelaku di akar rumput agar lahir rekomendasi kebijakan yang relevan bagi masa depan Indonesia.

"Pertanyaan yang ingin kita jawab adalah apakah Bank Petani dan Nelayan masih relevan menuju Indonesia Emas 2045, dan bagaimana konsep tersebut dapat diwujudkan di tengah berbagai kebijakan pemerintah seperti rencana Bank UMKM maupun penguatan koperasi desa," katanya.

Riyono menilai, sektor pertanian masih menghadapi persoalan mendasar berupa rendahnya akses pembiayaan. Ia mengungkapkan sekitar 91,2 persen petani masih mengandalkan modal sendiri untuk menjalankan usahanya. Ia juga menyoroti rendahnya akses petani terhadap layanan perbankan. Karena itu, PKS ingin menggali berbagai masukan mengenai model pembiayaan yang paling sesuai bagi petani, peternak, dan nelayan.

"Di tengah keterbatasan modal, petani kita tetap mampu membuktikan ketangguhannya, termasuk dalam mendukung swasembada beras. Namun, kondisi ini menunjukkan bahwa akses petani terhadap lembaga keuangan masih perlu diperkuat," ujarnya.

FGD ini menghadirkan Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB University Prof. Muhammad Firdaus dan Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Handi Risza sebagai narasumber. 

Riyono berharap diskusi ini menjadi awal dari rangkaian kajian yang lebih luas dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga PKS dapat menghadirkan gagasan kebijakan yang kuat dan aplikatif bagi kemajuan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan Indonesia.