Makassar - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggandeng sejumlah akademisi dari berbagai kampus di Makassar untuk merespons krisis dan ketidakadilan akses air bersih, khususnya di wilayah utara Kota Makassar, Kecamatan Tallo. Sebagaimana diketahui, krisis air bersih di kawasan pesisir Tallo telah berlangsung puluhan tahun, padahal pembangunan infrastruktur gencar dilakukan.

Pada awal pertemuan, Rabu, 2 Juli 2025 di Nol Tiga Coffee, Makassar, Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulsel, Slamet Riadi, menyampaikan tujuan penggalangan dukungan akademisi menyuarakan dalam krisis dan ketidakadilan akses air bersih di Kecamatan Tallo, sangatlah penting. Krisis air bersih, kata dia, berdampak buruk bagi warga di kecamatan itu, terutama perempuan, di tiga kelurahan yakni Buloa, Tallo, dan Kaluku Bodoa.

"Ini adalah upaya kami untuk mengajak para akademisi terlibat langsung dalam permasalahan lingkungan dan hak atas air bersih bagi warga di Kota Makassar. Sebelumnya, kami juga telah mengajak jaringan CSO dan telah membentuk wadah berjuang bersama, yakni Gerakan Makassar Menuntut Air Bersih (GEMAH)," kata Slamet, Rabu, 2 Juli 2025 di Nol Tiga Coffee, Jalan Anggrek Raya, Makassar.

WALHI Sulsel mengemas hajatan itu secara hybrid dengan melibatkan sejumlah dosen: Rita Tahir Lopa (Universitas Hasanuddin), Hikmawaty Sabar (UIN Alauddin Makassar), Sudirman Nasir (FKM Unhas), Muh. Asy’ari (UNIBOS), Hamdam (Universitas Muhammadiyah Makassar), Babra Kamal (Universitas Teknologi Sulawesi), dan Nur Hidayah (Universitas Sulawesi Barat).

Setelah masing-masing dosen itu memaparkan sudut pandang akademis, Slamet menyimpulkan bahwa persoalan air bersih merupakan masalah kompleks dan struktural. Bagi dia, menyelesaikan persoalan krisis air bersih di Tallo membutuhkan keterlibatan lintas sektor, termasuk para akademisi.

"Tadi, beberapa dosen menyampaikan pandangan mereka sehubungan dengan permasalahan krisis air bersih yang terjadi di Kota Makassar, seperti dampak terhadap kelompok rentan; masalah lingkungan, khususnya air bersih, yang belum menjadi prioritas fiskal, pentingnya melakukan upaya konservasi dan pendayagunaan air, pengawasan penggunaan air bagi industri, khususnya hotel, PDAM tidak boleh melihat air sebagai komoditas, tetapi harus memposisikan air sebagai hak bagi warga kota," ujar dia.

"Krisis air yang berpeluang menimbulkan konflik sosial dan bahwa tata kelola air harus dijalankan dengan prinsip keadilan lingkungan, yakni rekognisi, partisipasi, dan distribusi," tambah Slamet yang menyimpulkan pandangan dari para dosen yang hadir.

Pada akhir sesi, para akademisi sepakat membentuk jaringan kerja lintas sektoral yang dinamai Forum Akademisi untuk Keadilan Air. Mereka juga berinisiatif membuat platform media sosial bersama sebagai kanal pengetahuan dan pertukaran informasi soal polemik air bersih di Kota Makassar. (Rls)